pembatalan kontrak dalam hukum transaksi syariah

2011/01/15 at 6:41 pm Leave a comment

Pendahuluan
Manusia sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu individu dengan individu lainnya. Baik itu dalam rangka kegiatan sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karenanya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa jasa dari orang lain. Sebagai contoh yang paling sederhana, manusia pasti membutuhkan pakaian, meskipun dia bisa menjahit tapi dia akan membutuhkan kain dan alat-alat jahit.
Sebagai makhluk social tentu saja manusia mesti berinteraksi antara satu dengan yang lain. Demi terjalinnya interaksi yang teratur dan harmonis maka dibutuhkan sebuah aturan. Dengan semangat inilah diturunkannya syariat. Secara garis besar hukum Islam dapat diklasifikasikan dalam 3 hal, yaitu: 1-fikih ibadah, sebagai aturan dalam hal interaksi antara manusia dengan Allah 2-fikih muamalat, sebagai aturan dalam hal interaksi manusia dengan sesamanya yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi 3-fikih nikah, sebagai aturan dalam hal interaksi manusia dengan sesamanya yang berhubungan dengan kegiatan sosial.
Kegiatan ekonomi yang paling dominan dilakukan oleh manusia adalah transaksi jual beli, oleh karenanya dalam literature fiqih klasik, dalam bab fiqih muamalah sering kali pembahasan tentang jual beli ini dijadikan pembahasan paling awal. Bahkan tidak hanya itu saja, tapi pembahasan tentang jual beli mendapatkan porsi paling besar diantara transaksi-transaksi lainnya.
Dalam transaksi jual beli, kadang-kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Untuk mengakomodir kejadian-kejadian seperti ini, perlu adanya aturan tentang pemutusan transaksi (fasakh akad). Tentu saja dalam pemutusan akad ini kadang-kadang menimbulkan kerugian di salah satu pihak, untuk menjamin tergantinya kerugian itu dan agar pihak yang berakad tidak seenaknya sendiri membatalkan akad, maka diperlukan semacam jaminan berupa uang muka (urbun). Dalam makalah ini akan membahas pemutusan akad (kontrak) dan urbun.
I. Pembatalan transaksi
Yang dimaksud dengan pembatalan transaksi adalah tindakan mengakhiri transaksi yang telah disepakati sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaanya. Dari definisi ini bisa diketahi bahwa maka pembatalan akad berbeda dengan berakhirnya akad, dimana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.
Pembatalan transaksi dalam literature fiqih sering disebut dengan istilah fasakh. Hanya saja penggunaan kata fasakh masih beragam dalam literature fiqih, karena kata fasakh kadang-kadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutusan akad, dan kadang-kadang dibatasi untuk menyebut beberapa bentuk pemutusan akad saja.
Secara umum fasakh (pemutusan) akad dalam hukum Islam meliputi:
1. Fasakh terhadap akad fasid, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Seperti jual beli atas obyek yang belum diserah terimakan.
2. Fasakh terhadap akad yang tidak mengikat (ghairu lazim), seperti faskh akad yang dilakukan saat masa khiyar berlaku.
3. Fasakh terhadap akad karena kesepakatan para pihak untuk memfasakhnya seperti fasakh akad melalui iqalah, atau karena adanya urbun.
4. Fasakh terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, baik karena tidak ingin melaksanakannya maupun karena akad mustahil dilaksanakan.
II. Pembatalan akad melalui kesepakatan bersama (iqalah)
Suatu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya akan mengikat kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu dengan mengikatnya akad tersebut, maka tidak seorangpun dari kedua belah pihak yang berakad bisa memutuskan akad secara sepihak kecuali ada hal-hal yang membenarkannya. Diantaranya adalah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membatalkan atau memutuskan akad.
Iqalah menurut bahasa adalah membebaskan, sedangkan menurut istilah adalah tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka buat dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak kembali seperti sebelu terjadinya akad yang diputuskan tersebut. Atau dengan kata lain, iqalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah mengikat dan menghapus segala akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akad tertentu.
Dasar syariah dari iqalah adalah hadits riwayat Ibn Hibban dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda: “barang siapa menyetujui permintaan pemutusan transaksi dari seorang yang menyesal, Allah akan membebaskannya dari kesalahannya di hari kiamat”. Dari hadits ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu transaksi terkadang salah satu pihak merasa menyesal atas transaksi tersebut dan menginginkan untuk membatalkannya. Tapi karena akad tersebut telah mengikatnya dan tidak dapat diputuskan secara sepihak, maka membutuhkan persetujuan dari pihak yang lain. Oleh karena itu, pihak yang memberi persetujuan mendapatkan balasan berupa pengampunan atas dosanya di hari akhirat nanti karena telah mengampuni pihak yang menyesal atas akad yang telah dibuat.
Pada dasarnya ulama empat madzhab sepakat atas diperbolehkannya iqalah, hanya saja terdapat perbedaan pendapat diantara mereka tentang hakikat iqalah. Ulama empat madzhab dalam masalah ini terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:
1. Madzhab Syafi`I, Hambali, serta Zufar dan al-Hasan (keduanya adalah ulama bermadzhab Hanafi) berpendapat bahwa iqalah adalah pemutusan akad, baik yang dalam kaitannya dengan dua belah pihak yang berakad maupun yang berkaitan dengan pihak ketiga. Status keduanya kembali seperti sedia kala sebelum adanya akad, dan tidak boleh ada perubahan harga.
2. Madzhab Maliki, Abu Yusuf dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa iqalah adalah akad baru baik bagi para pihak yang berakad maupun bagi pihak ketiga kecuali dalam hal iqalah memang tidak bisa dianggap sebagai akad baru, namun dalam kasus demikian iqalah dianggap sebagai pemutusan akad.
3. Imam Hanafi berpendapat bahwa iqalah adalah sebagai pemutusan akad dalam kaitannya dengan pihak yang berakad. Sedangkan dalam kaitannya dengan pihak yang ketiga, maka iqalah adalah suatu akad baru. Dengan demikian maka status antara dua pihak yang bertransaksi kembali seperti ketika belum diadakannya transaksi. Adapun untuk melindungi hak-hak dari pihak ketiga, maka iqalah dianggap sebagai akad baru di mata pihak ketiga.
Agar pemutusan akad melalui iqalah ini dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
1. Akad yang diputuskan melalui iqalah harus termasuk jenis akad yang bisa difasakh
2. Adanya persetujuan kedua belah pihak yang berakad atas pemutusan ini.
3. Obyek akad masih ada.
4. Tidak boleh ada penambahan harga, hanya saja biaya pembatalan dikenakan kepada pihak yang meminta pemutusan akad.
III. Pembatalan akad karena tidak dilaksanakan
Pada dasarnya permintaan pembatalan akad karena pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya dalam akad sangat dibatasi dalam hukum Islam. Dalam suatu akad muawadah (pertukaran) yang bersifat lazim dan tidak ada khiyar, jika salah satu pihak yang berakad tidak mau menunaikan kewajibannya maka pihak yang lain tidak dapat mengajukan pembatalan akad. Yang dapat dilakukan hanyalah menuntut pihak tersebut untuk menunaikan kewajibannya atau menuntut ganti rugi sesuai dengan keadaan. Semisal dalam akad jual beli, apabila pembeli tidak membayarnya secara tunai (dalam jual beli tunai) atau tidak membayarnya saat jatuh tempo (dalam jual beli yang ditangguhkan), akad jual beli tidak bisa dibatalkan. Pembeli dipaksa untuk membayar harga, dan apabila menolak maka pembayaran dilaksanakan terhadap kekayaanya sebesar harga yang dituntut. Namun demikian, dikecualikan jika ada khiyar naqd (khiyar pembayaran) maka akad jual beli bisa difasakh jika sampai waktu yang disepakati, pembeli tidak melakukan pembayaran.
Dalam akad sewa, baik sewa barang fisik maupun jasa, permintaan fasakh akad lebih luwes dari pada akad-akad yang lain. Jika pihak yang menyewa tidak mau membayar uang sewa, maka pihak yang menyewakan dapat membatalkan akad. Begitu juga dalam sewa jasa, jika penyewa tidak membayar ongkos jasa maka pihak penyedia jasa dapat membatalkan akad.
Dari dua contoh diatas bisa disimpulkan bahwa para fuqaha tidak cenderung mempersempit dalam hal fasakh ketika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya dalam akad. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka pihak lain diberi hak untuk menahan pelaksanaan perikatannya (haq al-habs).
Dalam beberapa undang-undang hukum perdata beberapa Negara Islam memperbolehkan salah satu pihak untuk mengajukan fasakh kepada pengadilan jika pihak yang lain tidak melaksanakan kewajibannya dalam akad. Di sisi lain, pengadilan dapat memberikan jangka waktu tertentu kepada debitur untuk melaksanakan perikatannya atau menolak permohonan fasakh apabila yang belum dilaksanakan oleh debitur adalah kecil jumlahnya jika dibanding dengan yang sudah dilaksanakan. Hal ini tercermin dalam UU perdata Irak pasal 177 dan UU perdata Yordania pasal 246.

IV. Pembatalan akad karena mustahil dilaksanakan
Apabila transaksi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak disebabkan oleh alasan eksternal, maka akad batal dengan sendirinya tanpa memerlukan keputusan dari hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakan. Seperti musnahnya objek transaksi setelah akad terjadi dan sebelum diserahterimakan kepada pembeli, maka akad dengan sendirinya karena objek akad tidak ada, dalam hal ini pembeli dapat meminta kembali harga pembayaran yang telah diserahkan kepada penjual. Hal ini jika penyebab musnahnya objek transaksi adalah karena kesalahan penjual atau terjadinya bencana alam yang diluar perkiraan.
Jika musnahnya barang tersebut karena pihak ketiga, maka pembeli mendapatkan khiyar (opsi) antara membatalkan akad dan meminta kembali harga pembayaran yang telah diserahkan kepada penjual dan penjual meminta ganti rugi kepada pihak ketiga, atau pembeli tidak membatalkan akad dan membiarkan harga pembayaran tetap di tanngan penjual sambil menuntut pihak ketiga untuk mengganti barang yang dimusnahkannya.
Begitu juga Jika akad yang dilakukan adalah akad yang hanya mengikat satu pihak saja dan objek transaksi musnah sebelum diserah terimakan, maka akad itu dengan sendirinya menjadi batal karena tidak ada lagi objeknya sehingga akad menjadi mustahil untuk dilaksanakan.

V. Pembatalan akad melalui urbun
Dalam bahasa, urbun terdapat 6 macam versi bacaan: arobun (أَرَبُوْن), `arobun (عَرَبُوْن), urbun (أُرْبُوْن), `urbun (عُرْبُوْن), urban (أُرْبَان), `urban (عُرْبَان). Dan yang paling fasih adalah `arobun dan `urbun. Urbun adalah kosa kata asing yang diserap ke dalam bahasa Arab. Menurut Khatib Al-Syarbini arti kata urbun dalam bahasa adalah memajukan dan mendahulukan. Sedangkan definisi urbun dalam istilah menurut Ibnu Qudamah adalah transaksi di mana pembeli membeli barang dan meyetorkan sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih yang dalam pengertiannya disini, setoran uang tersebut adalah bagian dari pada harga jual apabila pembeli memutuskan untuk melanjutkan akad jual-belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk mundur (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut menjadi hak dari si penjual. Imam Malik mendefinisikan urbun: ketika seorang membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa : “saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun jumlah yang telah saya bayarkan kepadamu, terhitung sebagai bagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka, sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya”.
Dari definisi di atas bisa disimpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Definisi yang diungkapkan oleh Imam Malik lebih luas dari pada definisi Ibnu Qudamah, dimana Imam Malik tidak mengkhususkan urbun hanya pada transaksi jual beli saja melainkan juga pada transaksi sewa.
2. Urbun diserahkan ketika transaksi berlangsung, bukan sebelumnya atau sesudahnya.
3. urbun akan menjadi bagian dari harga jual (dalam akad jual beli) ataupun ongkos sewa (dalam akad sewa) ketika transaksi dilanjutkan (tidak dibatalkan).
4. Urbun menjadi hak milik penjual atau pihak yang menyewakan, ketika pembeli atau penyewa tidak melanjutkan transaksi.
Dalam transaksi di zaman moderen ini, urbun lebih dikenal dengan istilah uang muka, panjar, DP. Dimana uang muka merupakan pengikat atau tanda jadi transaksi jual beli, yaitu seorang membeli sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya yang uang muka itu merupakan bagian dari pembayaran seluruh harga apabila transaksi dilanjutkan dan apabila transaksi tidak berlanjut, uang muka tersebut menjadi hak penjual.
VI-I. Hukum urbun
Hukum jual beli dan akad sewa dengan pembayaran uang muka menjadi perdebatan antara dua kelompok yang saling berbeda pendapat yaitu kelompok yang menyatakan tidak sah dan kelompok yang menyatakan sah.
Mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi`I berpendapat bahwa jual beli dengan sistem panjar/uang muka adalah jual beli yang terlarang dan tidak sah, dalil yang dijadikan acuan dalam pelarangan urbun adalah:
1. hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, bahwa Nabi melarang jual beli dengan urbun.
2. Transaksi dengan urbun mengandung gharar (ketidak pastian).
3. Transaksi dengan urbun termasuk makan harta orang lain dengan batil. karena disyaratkan bagi penjual tanpa ada kompensasinya, sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. al-Nisa ayat 29 yang artinya: dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian yang diperoleh dengan cara yang bathil kecuali dengan perdagangan yang terdapat unsur saling merelakan diantara kalian.
4. Transaksi dengan urbun mengandung dua syarat (klausul) yang bisa mengakibatkan batalnya suatu transaksi, yaitu klausul yang mensyaratkan bahwa uang muka menjadi milik penjual jika pembeli tidak melanjutkan transaksi, dan klausul yang mewajibkan pembeli mengembalikan objek transaksi jika salah satu pihak memutuskan untuk membatalkan akad.
5. Karena dalam urbun terdapat klausul pemutusan akad tanpa adanya batas waktu yang ditentukan, sama halnya dengan hak khiyar majhul (opsi yang tak diketahui batas waktunya).
Kelompok kedua berpendapat jual beli dengan uang muka adalah boleh, pendapat ini adalah pendapat dari mazhab Hambali yang periwayatannya diambil dari Umar bin Khathab, Abdullah bin Umar, Said bin al-Musayyab dan Muhammad bin Sirin. Dalil yang dijadikan acuan dalam pendapat ini:
1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abdu Razaq dalam mushannafnya, bahwa Nabi pernah ditanya tentang hukum Urbun, lalu Nabi memperbolehkannya.
2. Atsar dari Umar bin Khattab, Nafi` pernah membeli rumah dari Shafwan untuk Umar dengan harga 4000 dirham, dan mensyaratkan bahwa jika Umar setuju dengan transaksi ini maka akan dilanjutkan, tapi jika Umar tidak setuju dengan transaksi ini maka Shafwan berhak atas 400 dirham.
3. Fatwa dari beberapa sahabat seperti Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab, dan ulama tabi`in seperti Sa`id bin Musayyib, Muhammad bin Sirin yang memperbolehkan transaksi dengan urbun.
Dari dua perbedaan pendapat diatas, banyak diantara kalangan fuqaha kontemporer yang memilih untuk menguatkan pendapat madzhab Hanbali yang memperbolehkan transaksi dengan menggunakan urbun. Pemilihan ini didasari oleh beberapa hal, diantaranya:
1. Hadits pelarangan urbun yang diriwayatkan oleh Imam Malik adalah hadits yang dlaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil atas pelarangan urbun.
2. Urf (adat) di masyarakat dalam bidang muamalah memperbolehkannya dan menganggap bahwa jika ada klausul urbun dalam akad maka wajib dipenuhi. Dalam kaidah fiqih terdapat kaidah al-`adah muhakkamah, yaitu bahwa suatu adat bisa dijadikan pembenaran suatu hukum masalah selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dan dalam masalah ini, adat tentang pembenaran urbun tidak bertentangan dengan syariat.
3. Atsar dari Nafi` tentang pembelian rumah bisa dijadikan dalil dalam pembolehan urbun, karena kejadian ini didengar oleh para sahabat dan tidak ada satupun yang menyangkalnya.
4. Anggapan bahwa dalam urbun terdapat gharar tidaklah benar, Karena dalam akad yang menggunakan urbun semuanya sudah jelas, mulai dari obyek akad, harga jual. Hanya saja tidak ada kejelasan apakah pembeli akan membatalkan akad atau tidak, tetapi ketidak jelasan ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya akad, karena hal itu juga terjadi dalam khiyar syarat dan juga khiyar ru`yah.
5. Anggapan bahwa urbun termasuk makan harta orang lain dengan cara yang bathil juga tidak dapat dibenarkan, karena urbun sebagai ganti atas kerugian yang akan ditimbulkan dalam pembatalan akad.
6. Adanya kebutuhan terhadap urbun untuk memperkuat transaksi.
7. Untuk mencegah adanya kerugian bagi penjual yang ditimbulkan dari pembatalan akad.
VI-II. Pengaruh urbun dalam transaksi
Apabila suatu transaksi menggunakan klausul urbun, maka akan memunculkan akibat hukum:
1. Menurut madzhab Maliki, transaksi yang menggunakan urbun menjadi batal. Dan obyek transaksi harus dikembalikan kepada penjual dan uang muka juga harus dikembalikan kepada pembeli.
2. Menurut madzhab Syafi`I, transaksi yang menggunakan urbun menjadi batal jika klausul urbun disebutkan di dalam akad. Tapi apabila klausul urbun disebutkan sebelum akad atau sesudah akad maka hukum transaksi sah, sedangkan klausul urbun tidak berlaku.
3. Menurut madzhab Hanafi, transaksi yang menggunakan urbun menjadi batal karena terdapat syarat yang membatalkan akad.
4. Menurut madzhab Hanbali, transaksi yang menggunakan urbun sah dan klausul urbun juga mengikat meskipun tidak disebutkan masa tunggu antara transaksi dan waktu pelunasan. Tapi menurut sebagian ulama madhab Hanbali, transaksi dengan urbun harus ada pembatasan waktu antara akad dengan pelunasan.
Dengan adanya urbun, maka akad menjadi lazim (mengikat) bagi penjual atau pihak yang menyewakan. Dengan demikian maka keduanya tidak boleh membatalkan akad. Sedangkan bagi pembeli atau penyewa, dengan adanya urbun ini mereka diperbolehkan untuk membatalkan akad dengan resiko mereka akan kehilangan urbun.
Madzhab Hanbali membedakan antara urbun yang dibayar sebelum akad dan yang dibayar sesudah akad. Jika urbun dibayarkan sesudah akad, maka urbun akan menjadi bagian dari harga pembayaran jika akad dilanjutkan dan menjadi milik dari penjual jika akad dibatalkan. Namun jika urbun dibayarkan sebelum akad, maka urbun akan menajadi bagian dari harga pembayaran jika memang akad dilanjutkan, tapi jika akad dibatalkan maka penjual wajib mengembalikan urbun kepada pembeli.
Transaksi jual beli maupun sewa yang menggunakan klausul urbun dalam zaman modern ini telah menjadi suatu yang biasa terjadi. Dan beberapa fatwa ulama kontemporer telah menguatkan pendapat madzhab Hanbali yang memperbolehkan transaksi urbun dengan alasan urbun sebagai sarana penguat transaksi antara kedua belah pihak, baik antara pembeli dan penjual maupun antara penyewa yang menyewakan. Dengan adanya urbun, penjual akan bisa terselamatkan dari resiko pembatalan transaksi. Sehingga jika terjadi pembatalan transaksi, maka penjual bisa mendapatkan ganti rugi yaitu berupa uang muka yang menjadi hak penjual.
Wahbah Zuhaili mengecualikan satu transaksi yang tidak diperbolehkan didalamnya menggunakan klausul urbun. Yaitu dalam akad sharaf (tukar menukar) barang-barang yang termasuk komoditi ribawi, seperti tukar uang, emas, perak. Dalam hal ini tidak boleh diperbolehkan menggunakan urbun, karena mengakibatkan tertangguhnya pembayaran. Dalam akad sharf disyaratkan harus terjadi serah terima barang (emas atau perak) atau uang ketika transaksi berlangsung, jadi sebelum kedua belah pihak berpisah setelah akad, barang harus sudah saling diserah terimakan. Dan bila ada yang belum diserahkan meskipun hanya sebagian kecil saja, maka transaksi tersebut dihukumi sebagai transaksi riba nasiah.
VI-III. Urbun dalam undang-undang perdata dan fatwa DSN
Beberapa Negara yang mengaplikasikan hukum Islam dalam undang-undangnya mencantumkan urbun didalamnya. Seperti yang tercantum dalam undang-undang hukum perdata Yordania pasal 107. Ayat 1 menyebutkan: bahwa pembayaran urbun ketika akad sedang berlangsung berfaidah bahwa setiap pihak yang bertransaksi mempunyai hak untuk membatalkan transaksi kecuali jika terdapat kesepakatan yang melarangnya. Ayat 2 menyebutkan: jika yang membayarkan urbun membatalkan akad maka dia akan kehilangan hak atas urbun. Dan jika yang menerima pembayaran urbun membatalkan akad maka dia wajib mengembalikan urbun beserta tambahan sebesar urbun. Hal senada juga dicantumkan dalam undang-undang hukum perdata Irak pasal 92, dan juga undang hukum muamalat Uni Emirat Arab pasal 148 dengan redaksi yang agak berbeda.
Di Indonesia juga terdapat aturan tentang urbun, seperti yang tertuang dalam fatwa DSN tentang murabahah yang kemudian diaplikasikan dalam peraturan BI nomer 7/46/PBI/2005, yang berbunyi: jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternative uang muka, maka:
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib menutupi kekurangannya.
Menurut Syamsul Anwar, fatwa DSN diatas lebih cocok dikualifikasikan sebagai ganti rugi berdasarkan kesepakatan dengan pembayaran awal dari pada urbun dengan alasan bahwa:
1. Pemotongan urbun berdasarkan besarnya kerugian yang dialami oleh bank. Sehingga jika urbun lebih besar dari kerugian maka bank wajib mengembalikan sisanya. Dan sebaliknya jika kerugian lebih besar dari urbun, maka nasabah wajib menambah kekurangannya.
2. Dalam konsiderannya, DSN tidak menyinggung hadits larangan urbun. Sebaliknya malah mengutip hadits tentang klausul perjanjian.
Meskipun dalam madzhab Hanbali membolehkan transaksi dengan urbun dan fatwa DSN juga memilih pendapat madzhab Hanbali, sebaiknya ketika pembeli membatalkan akad hendaknya penjual mengembalikan uang muka kepada pembeli. Mengingat hal ini mempunyai fadlilah di mata Allah seperti hadits yang saya ungkap diatas, bahwa barang siapa yang menyetujui pembatalan akad maka Allah akan mengahpuskan dosanya di hari kiamat.
VI. kesimpulan
1. Pembatalan akad yang telah mengikat antara para pihak yang berakad tidak diperbolehkan dengan sendirinya kecuali ada pembenaran dari syariat.
2. Diperbolehkan membatalkan yang telah mengikat akad dengan sebab iqalah, urbun, mustahilnya pelaksanaan akad, dan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (dalam kasus-kasus tertentu).
3. Iqalah adalah pembatalan akad yang telah mengikat dengan persetujuan semua pihak yang berakad. Dengan adanya iqalah maka status semua pihak yang berakadkembali seperti semula sebelum akad dilaksnakan.
4. Urbun adalah pembayaran uang muka dalam akad oleh pembeli atau penyewa kepada penjual atau pihak yang menyewakan, dan jika akad diteruskan (tidak dibatalkan) maka uang muka menjadi bagian dari harga pembayaran atau ongkos sewa, namun apabila akad tidak dilanjutkan (dibatalkan) maka uang muka menjadi hak milik penjual atau pihak yang menyewakan.
5. Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi`I tidak memperbolehkan adanya urbun dalam akad. Madzhab Hanbali memperbolehkan adanya urbun dalam akad.
6. Tidak diperbolehkan urbun dalam akad sharf, karena mengkaibatkan riba nasiah.
Daftar pustaka
1. Majid Abu Rakhiyah, hukm arobun fi al-islam, cet.pertama (Aman, maktabah al-aqsha,1986)
2. Said ramdan bouti, dlawabit wa tahqiqat fi salam wa arobun wa tadawul duyun (makalah disampaikan pada pertemuan ke delapan pada departemen pengawasan badan keuangan Islam)
3. Syamsul Anwar, hukum perjanjian syariah, cet. Pertama (Jakarta: Raja grafindo persada: 2007)
4. Majid Abu Rakhiyah, hukm arobun fi al-islam, cet.pertama (Aman, maktabah al-aqsha,1986)

Entry filed under: makalah. Tags: .

harta dan hak milik dalam perspektif hukum Islam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Archives


%d bloggers like this: