konsep syariah dalam perbankan syariah

2011/01/16 at 10:49 am Leave a comment

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan adalah salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan di dunia ekonomi dewasa ini. Karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai pengumpul dana, lembaga perbankan mampu ikut serta membantu pembangunan dengan menyalurkan dananya untuk proyek-proyek pemerintah. Lembaga perbankan juga menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta untuk mendanai usaha mereka, bahkan lembaga perbankan juga berperan penting dalam perkembangan usaha kecil dan menengah dengan penyaluran dana bagi mereka.

Yang menjadi permasalahan adalah jika usaha perbankan ini dihubungkan dengan ketentuan hukum islam dalam hal konsep usaha dan teknis operasional. Dimana syariat Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya kegiatan ekonomi. Diantara aturan-aturan itu ialah dilarangnya transaksi yang mengandung riba, penipuan, gharar (ketidakpastian). Dengan semangat itulah bank syariah lahir, yaitu membuat sebuah lembaga keuangan yang menerapkan konsep syariah didalamnya. Oleh karena itu sesuai dengan namanya, bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak bisa dipisahkan dari konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep syariah dijadikan pijakan dalam pengembangan produk bank syariah.

Dalam makalah ini, pemakalah ingin menfokuskan pembahasan pada:

1. pengertian bank syariah

2. konsep dasar operasionalisasi bank syariah

3. prinsip dasar operasional produk bank syariah

4. identifikasi transaksi terlarang dalam syariah

pengertian bank syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasioanal dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur’an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokok-nya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan perinsip syariat Islam.

.

Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

II . konsep dasar operasionalisasi bank syariah

Syariah Islam memiliki keistimewaan tersendiri yaitu ajaran yang universal dan komprehensif. Dinilai komprehensif, karena syariat Islam adalah ajaran yang lengkap, dimana syariat Islam mengatur semua aspek kehidupan umat manusia. syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah), tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia (muamalah). Aktivitas interaksi sesama manusia bisa diklasifikasikan dalam tiga jenis: aktivitas sosial, aktivitas politik, aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi secara garis besar bisa dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: konsumsi, investasi, simpanan.

Dalam aktivitas konsumsi, Islam melarang umat manusia untuk berfoya-foya (boros) seperti yang tercantum dalam Al-Quran 7:31 yang artinya: “makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan”. Doktrin al-Quran ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumen dalam bentuk simpanan agar dapat dihimpun dan disalurkan dalam pembiayaan investasi.

Adanya bank syariah menjadi begitu penting untuk membantu para nasabah yang memiliki surplus simpanan dan menyalurkan kepada para investor yang membutuhkan modal dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan sistem bagi hasil atas keuntungan yang didapatkan. Dengan demikian bank syariah berperan sebagai intermediate antara unit supply dan unit demand.

III . Prinsip dasar operasional produk bank syariah

Bank syariah dengan system bagi hasil dirancang untuk terbinanya hubungan kebersamaan dalam menanggung resiko dan bagi hasil antara pemilik modal yang menyimpan dananya di bank, bank syariah sebagai pengelola modal, dan masyarakat peminjam modal atau pengelola usaha. Dimana pemilik modal akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah (prosentase) keuntungan bank dari kegiatan penyaluran modal kepada pihak ketiga. Semakin besar keuntungan yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat oleh pemilik modal. Oleh karena itu bank harus bisa selektif dalam menyalurkan dana kepada pihak ketiga agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan mengurangi timbulnya resiko.

Secara garis besar transaksi yang diterapkan pada bank syariah berdasarkan lima konsep dasar aqad , yaitu:

1) wadi`ah (simpanan)

wadiah menurut istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Aqad wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil oleh pemiliknya. Secara umum terdapat dua jenis wadiah, yaitu:

a- wadiah yad al-amanah (tustee depository), dalam bank syariah akad ini diaplikasikan pada jasa safe deposit box. jenis ini mempunyai karateristik sebagai berikut:

1. harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan (bank).

2. penerima titipan (bank) berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan. Dan penerima titipan tidak wajib menanggung kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan kecuali karena kelalaian dan keteledoran bank.

3. sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya (fee) kepada yang menitipkan.

b- Wadiah yad al-dhoman (guarantee depository)

pada dasarnya wadiah adalah yad al-amanah tetapi bisa berubah menjadi yad al-dhoman jika penerima titipan memanfaatkan atau menggunakan harta titipan. Dalam wadiah yad al-dhoman ini harta yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila terdapat hasil dari pemanfaatan harta titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penerima simpanan. Tidak ada kewajiban bagi penerima titipan untuk memberikan hasil tersebut kepada pemilik harta. Dalam bank syariah, akad wadiah yad al-dhoman diaplikasikan dalam produk tabungan dan giro.

2) Bagi hasil (syirkah)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola modal. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pemilik modal dan bank, atau antara bank dan pengelola modal. Dalam bank syariah sistem ini diaplikasikan pada produk mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dapat dipergunakan sebagai produk pendanaan (tabungan dan deposito) dan juga pembiayaan pada pihak ketiga, sedangkan musyarakah lebih banyak dipergunakan sebagai produk pembiayaan.

Mudharabah adalah suatu akad dimana pemilik modal (shahibul mal) modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha (mudharib). Jika dalam mudharabah ditentukan persyaratan usaha tertentu, maka dinamakan mudharaba muqayyadah.dan apabila tidak ditentukan persyaratan dalam usaha yang akan dibiayai, maka dinamakan mudharabah mutlaqah.

Musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal, dengan keuntungan dibagi sesama mereka sesuai dengan porsi yang disepakati. Diantara produk bank syariah yang mengaplikasikan musyarakah adalah modal ventura, dimana bank memberikan modal terhadap suatu perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu akan melepas kembali saham perusahaan tersebut kepada rekan kongsi, dan kemungkinan juga tetap bermitra untuk jangka panjang.

3) Jual beli (tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem pembiayaan yang menerapkan tata cara jual beli. Prinsip ini dalam bank syariah diterapkan pada murabahah, salam, isthisna`.

a- Murabahah adalah suatu akad dimana bank membeli suatu barang atas permintaan nasabah lalu bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin. Biasanya nasabah akan membayar dengan mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

b- Salam adalah jual beli barang yang belum ada dengan menyebut spesifikasi lengkap dan pembayaran dilakukan secara tunai di muka. Akad ini bisa dipraktekkan pada transaksi antara bank dengan petani, dan bank dengan agen beras. Dimana petani yang tidak punya atau kekurangan modal untuk menggarap sawahnya datang kepada bank dan bank akan menawarkan akad salam. Bank membeli beras yang akan dihasilkan dengan jumlah dan kwalitas yang ditentukan dengan pembayaran kontan di muka. Lalu bank menawarkan akad salam kepada agen.

c- Istishna`, yaitu jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen/ kontraktor untuk membuatkan barang tersebut, dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati.

4) Sewa (al-ijarah)

Ijarah adalah menjual manfaat atau jasa dengan bayaran yang ditetapkan. dalam prakteknya prinsip sewa dibagi menjadi dua jenis: (1)sistem ijarah, sewa murni seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya. (2) ijarah al-muntahiyah bitamlik,merupakan penggabungan antara akad sewa dan jual beli. Dimana bank terlebih dahulu membeli barang yang dikehendaki oleh nasabah, kemudian bank menyewakannya kepada nasabah dalam jangka waktu dan biaya sewa yang telah disepakati. Setelah masa sewa berakhir, maka barang sewaan tersebut akan menjadi milik nasabah dengan melangsungkan akad jual beli. Jenis ijarah ini lebih banyak dipakai pada perbankan syariah karena lebih sederhana dari sisi pembukuan dan bank sendiri tidak direpotkan untuk pemeliharaa aset, baik pada masa penyewaan atau setelahnya.

5) Prinsip jasa/ fee (al-ajr wa al-umulah)

prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank, bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: transfer, jual beli mata uang, bank garansi. Akad-akad ini menggunakan pola sebagai berikut:

a- Alih utang piutang (al-hawalah), perpindahan hutang nasabah (muhal) ke bank (muhal alaih). Mekanismenya, nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari suatu transaksi, kemudian bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang.

b- Sharf adalah transaksi pertukaran antara suatu mata uang dengan mata uang lain.

c- Wakalah (deputyship), yaitu suatu akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan sesuatu urusan pada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya dalam perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan letter of credit (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri. Wakalah juga bisa diterapkan untuk transfer dana nasabah kepada pihak lain.

d- Kafalah, bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn, atau dengan menggunnakan sistem wadiah.

e- Rahn (gadai), menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai collateral atas suatu pembiayaan.

f- Qardh (soft and benevolent loan), pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali tanpa ada suatu imbalan. Aplikasinya dalam perbankan syariah dapat berupa al-qardh al-hasan yang disalurkan kepada usaha kecil. Dana yang disalurkan bersumber dari dana zakat, infaq dan shodaqoh.

IV . Identifikasi transaksi terlarang

Bank syariah dalam operasionalnya tidak cukup dengan hanya mengaplikasikan akad-akad yang terdapat dalam syariat Islam pada produk-produknya, tetapi juga menghindari transaksi-transaksi yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam kaidah hukum Islam, hukum asal dari setiap transaksi adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Berarti ketika suatu transaksi baru yang belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Quran dan hadits yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit.

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor di bawah ini:

1. haram zatnya (haram li-dzatihi)

2. haram selain zatnya (haram li ghairihi)

3. tidak sah atau lengkap akadnya

A. haram zatnya

suatu transaksi dinilai terlarang sebab haram zatnya, jika obyek yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad murabahah, walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena obyek transaksinya haram.

B. Haram selain zatnya

1. melanggar prinsip “an taradlin”

Tadlis (penipuan)

Setiap transaksi menurut hukum Islam harus didasarkan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Prinsip ini bisa tercapai dengan beberapa hal, diantaranya adalah adanya kesamaan pengetahuan terhadap segala sesuatu yang melingkupi suatu transaksi, seperti obyek transaksi dan harga. Dengan adanya persamaan pengetahuan, maka kedua belah pihak tidak ada yang merasa dicurangi. Sedangkan tadlis adalah penipuan yang terjadi antara dua belah pihak. Penipuan ini dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

a- kuantitas, contohnya adalah pedagang yang mengurangi timbangan.

b- kualitas, contohnya adalah pedagang yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan.

c- harga, dalam istilah biasa disebut dengan ghabn. Contohnya adalah tukang becak yang menaikkan tarif becaknya sampai 10 kali lipat dari tarif normal kepada turis.

d- waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buahnya di luar musimnya, padahal dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyerahkan buah tersebut pada waktunya.

2. melanggar prinsip “laa tadzlimuna wa laa tudzlamun”

Praktek-praktek transaksi yang melanggar prinsip ini adalah:

a- ihtikar (penimbunan), adalah menahan komoditas yang dibutuhkan masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu agar harganya naik. Tetapi tidak semua penimbunan dikategorikan sebagai ihtikar, seperti penimbunan berasa yang dilakukan oleh BULOG tidak dapat dikategorikan sebagai ihtikar karena dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga di pasaran.

b- Najasy, adalah Rekayasa pasar dalam demand. hal ini terjadi bila seorang produsen/pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi, misalnya dalam bursa saham, bursa valas dan lain-lain. Cara yang ditempuh dapat bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, hingga benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham atau mata uang tertentu. Jika harga telah naik hingga level yang diinginkan, maka pelaku akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham atau mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar.

c- Gharar, adalah transaksi terhadap obyek yang tidak ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi itu berlangsung. Sebagaimana dalam tadlis, maka gharar dapat juga terjadi dalam empat hal yakni: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Dalam dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon.. Contoh gharar dalam kualitas adalah peternak yang menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.. Gharar dalam harga terjadi bila harga yang tidak disepakati dengan jelas. Sedangkan contoh gharar dalam waktu penyerahan adalah bila seseorang menjual barangnya yang hilang, dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kapan barang tersebut akan ditemukan kembali.

d- Suap, adalah pemberihan sesuatu kepada hakim atau orang lain agar memutuskan hukum sesuai dengan yang diinginkannya.

e- Perjudian, yaitu setiap permainan antara dua kelompok yang akan memunculkan kerugian di satu pihak dan keuntungan di pihak lain, baik berdasarkan kesepakatan atau kemujuran.

f- Transaksi yang membantu kemaksiatan, seperti menjual anggur kepada pabrik minuman keras.

g- Riba, secara bahasa bermakna tambahan.sedangkan menurut istilah adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut. Riba dibagi menjadi empat macam:

1. riba qardh, adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.

2. riba jahiliyah, adalah hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktu yang ditetapkan.

3. riba fadhl, pertukaran antar barang sejenis yang termasukdalam jenis barang ribawi dengan takaran atau kadar yang berbeda.

4. riba nasiah, penangguhan serah terima barang jenis ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barangribawi lainnya.

C. tidak sah/ lengkap akadnya

Suatu transaksi bisa dikata tidak sah dan atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu faktor berikut:

1. rukun dan syaratnya tidak terpenuhi

rukun adalah satu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Pada umumnya rukun dalam transaksi ada tiga, yaitu: dua belah pihak yang bertransaksi, obyek transaksi, shigat (MOU). Apabila suatu transaksi tidak memenuhi salah satu rukunnya, maka transaksi tersebut menjadi batal. Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum. Bila rukun terpenuhi tetapi syaratnya tidak terpenuhi, maka suatu transaksi menjadi tidak sah.

2. ta`alluq

Ta’alluq terjadi jika kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, dimana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Misalnya A menjual barang X seharga Rp. 100 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai Rp. 90 juta. Transaksi ini haram, karena terdapat persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad pertama berlaku efektif bila akad kedua dilakukan. Dalam terminologi fiqih, kasus ini disebut bai` al-`inah.

3. bai`atain fi al-bai`ah

yaitu suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus digunakan atau akad mana yang berlaku. bai`atain fi al-bai`ah terjadi jika semua dari ketiga faktor berikut terpenuhi, yakni: objek sama, pelaku sama da jangka waktu sama. Contohnya jika seseorang penjual menjual suatu barang dengan harga sepuluh ribu kontan atau limabelas ribu dengan kredit.

V . penutup

Hadirnya bank syariah di tengah-tengah masyarakat muslim di dunia telah membawa angin segar dalam dunia ekonomi, sekaligus menjawab keresahan masyarakat atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem bunga pada perbankan konvensional. Terlepas apakah bunga bank termasuk riba yang diharamkan atau tidak, dimana hal itu masih menjadi perdebatan antara para ilmuwan Islam.

Sesuai dengan namanya, bank syariah adalah bank yang menerapkan syariat Islam dalam produk layanannya dan juga dalam operasionalnya. Secara garis besar aktivitas bank syariah dibagi menjadi tiga macam, yaitu: aktivitas penghimpunan dana, penyaluran dana, jasa. Dalam penghimpunan dana, bank syariah mengaplikasikan akad mudlarabah dalam bentuk tabungan atau deposito. Dalam penyaluran dana bank syariah mengaplikasikan beberapa akad, diantaranya: murabahah, salam, istishna`, ijarah,mudlarabah, musyarakah. Dalam aktivitas jasa, bank syariah mengaplikasikan beberapa akad, diantaranya: kafalah (bank garansi), hawalah (pengalihan hutang), sharf (jual beli valas), wakalah.

Bank syariah dalam menerapkan syariat Islam tidak hanya dalam aplikasi akad saja, tetapi juga dalam pelaksanaan akad-akad tersebut. Dimana bank syariah juga menghindari transaksi-transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam. Transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam adakalanya karena zatnya transaksi tersebut,seperti jual beli minuman keras. Adakalanya karena perkara lain seperti transaksi yang mengandung riba, tadlis, gharar, ihtikar, najasy, penyuapan, perjudian.dan adakalanya suatu transaksi diharamkan karena tidak lengkapnya rukun maupun syarat dalam suatu transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

• Abdullah al-muslih & shalah al-shawi, fikih ekonomi keuangan islam, ter. Abu Umar Basyir, cet.pertama (Jakarta: Darul haq: 2004).

• Abdullah Abdul Husain al-tariqi, ekonomi Islam prinsip dasar dan tujuan, terjemah: Irfan showani, cet.pertama (Yogyakarta: magistra insania press: 2004).

• Adiwarman Karim, bank Islam analisis fiqih dan keuangan, cet. Pertama (Jakarta: raja grafindo persada: 2004).

• Gemala Dewi, aspek-aspek perbankan & perasuransian syariah di Indonesia, , cet.1 (prenada media: 2004).

• Muhammad, manajemen bank syariah, edisi revisi (Yogyakarta: UPP AMP YKPN: 2005 ).

• Muhammad syafi`I Antonio, bank syariah dari teori ke praktek, cet.12 (Jakarta: gema insani: 2008).

• Tim pengembangan perbankan syariah, konsep produk dan implementasi operasional bank syariah , cet.1 (Jakarta: djambatan press: 2001).

http://www.bi.go.id

Entry filed under: makalah. Tags: .

harta dan hak milik dalam perspektif hukum Islam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Archives


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: